Kereta Semi Cepat Jakarta Surabaya
PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA tengah merancang pembuatan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.
Senior Manager Humas dan Kantor Perwakilan INKA Agung Dwi Cahyono menuturkan proyek tersebut dinamakan Kereta Cepat Merah Putih.
Ia juga menyebut proyek ini dikerjakan secara bersamaan oleh sejumlah instansi, seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun INKA sendiri bertugas untuk merancang dan menyusun car body aluminium dan bogie kereta cepat. Sedangkan, BRIN akan bertugas sebagai penguji teknologi.
"Kami punya komitmen manufaktur, fungsinya adalah sebagai pembuat dari mulai petanya nanti adalah membuat car body-nya," ucap Agung seperti dikutip dari detik finance, Selasa (10/10).
"Membuat car body mulai dari konstruksi alumunium-nya seperti apa. Kemudian bicara bogie, bogienya itu juga (model) baru karena dia penggunaan speed-nya yang sampai 200 km/jam minimalnya itu," sambungnya.
Agung mengatakan ITS, UGM, dan ITB bertugas untuk melakukan riset dan perancangan dari segi aerodinamis hingga masalah penggerak Kereta Cepat Merah Putih.
Ia menjelaskan untuk tahun ini proses pengerjaan car body aluminium dan bogie yang ditugaskan kepada mereka masih dalam tahap perancangan.
Rencananya, kata dia, pada 2024 mendatang INKA sudah mulai membuat prototype untuk diuji coba BRIN.
"Tahun depan saya sama tim teman-teman INKA ya itu fokus nanti kita akan mulai merancang itu, perlahan mungkin beli materialnya dulu, aluminium lah, dan sama steal-stealnya bogie," katanya.
Agung mengatakan prototype ini dapat meluncur pada 2026 mendatang.
"Setelah selesai tahun depan, tahun 2026 nanti kita akan kumpul lagi. Yang bagian sistemnya, motornya seperti apa, kemudian dilanjut moncong yang dirancang ITS seperti apa, nanti ngumpul lagi bareng-bareng kita membuat untuknya kereta tadi," tutur Agung.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan proses studi Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari pemrakarsa segera rampung.
Meski demikian, ia tak menyebutkan siapa pemrakarsa yang dimaksud. Jokowi hanya menyebut setelah studi dari pemrakarsa selesai, studi lanjutan akan dilakukan oleh pemerintah.
Jokowi juga menjelaskan setelah kalkulasi dari pembangunan proyek itu selesai, baru kelanjutan pembangunan akan diputuskan.
"Setelah hitung-hitungan, kalkulasi selesai, baru diputuskan. Tahapannya dari dulu seperti itu," ucap Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jawa Barat, Senin (2/10).
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait kelanjutan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya setelah resmi dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, meski kereta semi cepat dicoret dari daftar PSN, bukan berarti proyek tersebut akan dihapuskan. Dia mengatakan, proyek tersebut tetap dilanjutkan dengan skema reguler, bukan PSN.
Adita juga mengatakan, proyek kereta semi cepat ini juga masih ada dalam daftar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Dicoret dari PSN bukan berarti proyeknya dihapuskan. Ini [kereta semi cepat] tidak masuk dalam proyek yang mendapatkan perlakuan khusus sebagai PSN,” jelas Adita saat dikonfirmasi, Senin (12/2/2024).
Adita menuturkan, Kemenhub juga sudah melakukan pra studi kelayakan atau pre feasibility study (FS) kereta semi cepat. Namun, dia belum dapat memastikan kapan proyek ini akan dikembangkan ke tahap selanjutnya.
Dia mengatakan kelanjutan proyek ini masih harus menunggu koordinasi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga terkait.
“Terkait tindak lanjutnya masih harus dibahas, diantaranya dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) serta Bappenas,” ujar Adita.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoret 12 proyek dari daftar proyek strategis nasional (PSN) pada 2023. Salah satu proyek yang dicoret adalah kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.
Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Suroto, menyampaikan ketetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.8/2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Suroto menjelaskan bahwa salah satu proyek yang Presiden Jokowi putuskan untuk keluar dari daftar proyek strategis nasional (PSN) pada 2023 adalah Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya. Meski demikian, Suroto menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut bukan berarti berhenti, melainkan tetap lanjut namun dengan skema regular.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo bakal mencoret Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang masa akhir jabatannya di 2024. Proyek ini adalah mengupgrade rel di lintasan utara Jawa agar laju kereta api bisa lebih cepat dari sebelumnya.
Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018.
Proyek ini dimulai dari kerja sama antara Indonesia dengan pemerintah Jepang di tahun 2017. Kemudian hal itu berlanjut di tahun 2019 dimana pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk menandatangani kelanjutan Proyek Peningkatan Kecepatan Kereta Api (KA) Jakarta - Surabaya (KeretaSemi Cepat) melalui penandatanganan Summary Record On The Java North Line Upgrading Project pada 24 September 2019.
Sejak itu sampai dengan Oktober 2020, pihak Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) melaksanakan Preparatory Survey on Java North Line Upgrading Project.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Minister of Economic Affairs Embassy of Japan Tadayuki Miyashita dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri. Turut menyaksikan penandatanganan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadjimulyono, Duta Besar Jepang Masafumi Ishi, dan Direktur Jembatan Bina Marga Iwan Jarkasih.
"Pada akhir Mei 2020, Tim Konsultan JICA akan memberikan hasil awal studi yang diharapkan dapat memberikan gambaran objektif bagi Pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan, baik secara teknis, skema pembiayaan proyek maupun kebijakan operasional," ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya saat itu seperti dikutip, Senin (31/7/2023).
Foto: Masinis kereta api jarak jauh bersiap untuk bertugas. (Dok. KAI)
Masinis kereta api jarak jauh bersiap untuk bertugas. (Dok. KAI)
Budi Karya merunutkan rencana awalnya pelaksanaan pengadaan tanah dijadwalkan pada tahun 2021. Dilanjutkan pelaksanaan konstruksi proyek ini diperkirakan dapat dimulai pada tahun 2022. Sehingga diharapkan pertengahan tahun 2024 sebagian segmen sudah dapat dioperasikan yaitu segmen Jakarta - Cirebon.
Sementara itu dari Cirebon ke Semarang lanjut ke Surabaya akan dilanjutkan pengoperasian segmen berikutnya secara bertahap.
"Jadi kita harapkan 2025 sudah selesai sampai Surabaya," ucap Budi Karya.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya mendukung untuk mensterilkan sekitar 500 pintu perlintasan sebidang di sepanjang jalur kereta lintas utara.
Summary Record merupakan rumusan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak terkat beberapa hal teknis seperti : lebar jalur, jenis konstruksi, sistem persinyalan, desain kecepatan dan jenis sarana perkeretaapian (rollingstock); tahapan Konstruksi; Sterilisasi Ruang Milik Jalur Kereta Api (Rumija) dengan pembangunan perlintasan tidak sebidang, baik berupa flyover, underpass dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO); Pemberdayaan industri kereta api nasional atau konten local (local content); dan Skema pembiayaan proyek melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Rumusan tersebut sangat penting bagi kelancaran tahapan selanjutnya dari Proyek Peningkatan Kecepatan KA Jakarta - Surabaya yaitu pelaksanaan Preparatory Survey oleh Tim JICA yang dijadwalkan akan selesai pada bulan Oktober 2020.
Dengan potensi permintaan perjalanan KA Jakarta - Surabaya yang semakin besar, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kapasitas angkut melalui Proyek Peningkatan Kecepatan Kereta Api Jakarta - Surabaya.
Melalui proyek ini, diharapkan semakin meningkatkan pelayanan KA. Beberapa manfaat dari dibangunnya proyek ini yaitu : mempercepat waktu tempuh perjalanan Ka Jakarta - Surabaya menjadi sekitar 5 Jam 30 Menit dengan kecepatan 160 km/jam, meningkatkan keselamatan karena tidak ada lagi perlintasan sebidang, dan diharapkan dapat memberdayakan Industri dalam negeri melalui optimalisasi konten lokal dalam pembangunan proyek. Sebagai catatan, saat ini jarak tempuh Jakarta-Surabaya menggunakan kereta api paling cepat 11 jam dengan kecepatan rata-rata maksimal 120 km/jam.
Namun proyek ini tidak ada perkembangan hingga pertengahan 2022. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub saat itu Zulkifri menyebut proyeknya masih dibuat kajian (feasibility study) oleh Jepang.
"Kalau (proyek) Kereta Semi Cepat di Jepang masih feasibility study, belum sampai konstruksi. Yang jelas, sampai 2024 itu masih penyiapan dokumen perencanaan dulu," terang Zulfikri, (27/06/2022).
Sebelumnya Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengungkapkan bahwa proyek ini dipastikan belum akan selesai di tahun 2024 mendatang karena prosesnya belum berjalan signifikan.
"Kereta api Jakarta-Surabaya lah jelas. Itu kan gak bisa selesai pembiayaannya saja belum. Waktu itu memang teman-teman itu memasukkan supaya ada percepatan dalam kajian. Nah itu sudah dilakukan, tapi teman-teman Kemenhub itu kan belum mempresentasikan," katanya di acara Sewindu PSN, Rabu (26/7/2023).
Meski sudah mencoret proyek ini dari PSN, namun pemerintah menyimpan (drop) proyek tersebut.
"Dikeluarkan dari PSN bukan berarti dihentikan, tapi tidak lagi masuk dalam kriteria proyek strategis yang punya ketentuan-ketentuan khusus," tegas Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kepada CNBC Indonesia, Kamis (27/7/23).
Saksikan video di bawah ini:
Selanjutnya: Penghapusan proyek langkah efisien
Namun di satu sisi, menurut Yusuf, penghapusan proyek bisa dianggap sebagai langkah efisien. Selain itu, membantu pemerintah untuk memfokuskan sumber daya dan pendanaan pada proyek-proyek yang dianggap lebih prioritas.
"Keputusan ini juga mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara, memastikan bahwa proyek yang dijalankan memiliki tingkat kelayakan dan kepastian yang tinggi," beber Yusuf.
Yusuf melanjutkan, penghapusan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk kelanjutannya.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menuturkan pihaknya mengikuti keputusan Kemenko Perekonomian yang mengeluarkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari PSN.
"Perlu diketahui bahwa proyek yang dikeluarkan dari PSN bukan berarti proyeknya dihentikan," ujar Adita pada Tempo, Selasa, 13 Februari 2024.
Hanya saja, kata dia, proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya itu tidak akan diperlakukan sebagai proyek strategis nasional.
"Hingga saat ini kami melihat bahwa proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya ini masih masuk dalam perencanaan di Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)," ujar Adita.
Adita menyebut, proyek ini sedang masuk dalam tahap pra studi kelayakan oleh pihak Jepang. Dia menjelaskan, kelanjutan proyek ini masih harus dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendepak 12 proyek dari daftar PSN. Salah satunya adalah proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.
Keputusan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Suroto, mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian-kementerian teknis terkait. Menurut dia proyek-proyek tersebut diperkirakan belum akan berprogres sampai semester kedua 2024. Sehingga dicoret dari daftar.
AMELIA RAHIMA SARI | ANNISA FEBIOLA
Video: Tahun Depan, Ibu Kota Jepang Terapkan 4 Hari Kerja Seminggu
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat, terdapat 12 proyek yang dikeluarkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto, mengatakan keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2023 tentang Peeerubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar Proyek Strategis Nasional.
"Jadi Permenko 8 tahun 2023 memang ada 12 PSN yang dikeluarkan dari daftar PSN," kata Suroto dalam konferensi pers pengembangan PSN, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/2/204).
Ia menjelaskan, 12 PSN yang dikeluarkan tersebut mengacu pada hasil evaluasi Kemenko Perekonomian dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), serta kementerian teknisnya. Dimana perkembangan dari pembangunan 12 PSN itu belum ada kemajuan.
"Memang kemarin sampai dengan semester II-2023 kelihatannya belum berpogres, sehingga kemarin diusulkan dari Kementerian teknisnya dan sudah mendapatkan arahan pak Presiden untuk dapat dikeluarkan dari daftar PSN. Tapi walaupun keluar dari daftar PSN tetep melaksanakan program reguler, tapi dengan tidak mendapatkan fasilitas PSN," jelasnya.
Ia pun menyebutkan, salah satu proyek yang Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan dari daftar PSN tahun 2023 yakni Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.
"Daftarnya ada pembangunan Pelabuhan Ambon Baru, Kereta Cepat Jakarta Surabaya yang Semi Cepat, kawasan industri, pembangunan jalan tol," ujarnya.
JAKARTA, 7 Desember 2022 – Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan menjadi kereta api cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.
KCJB akan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam dan melayani rute Jakarta- Bandung dengan trase 142,3 km dengan 4 stasiun.
Selain Indonesia, Laos pada akhir 2021 lalu telah meresmikan kereta api dengan kecepatan 160 km per jam. Proyek ini disebut dengan nama Proyek Kereta Api Semi Cepat Laos.
Jika melihat pada standar International Union of Railway (UIC), kereta api dengan kecepatan 160 km per jam ini masuk dalam kategori Kereta Api Semi Cepat. Dengan kata lain, Kereta Api Laos merupakan Kereta Api Semi Cepat dan berada di kelas yang berbeda dengan KCJB.
Dilihat dari sisi teknologi, teknologi perkeretaapian hingga konstruksi yang digunakan pada proyek KCJB dan proyek Kereta Api Semi Cepat Laos sangat berbeda.
Dari sisi kereta yang digunakan, KCJB menggunakan EMU (Electric Multiple Unit) tipe KCIC 400 AF atau tipe CR400 AF yang merupakan tipe kereta api cepat generasi terbaru yang digunakan di Tiongkok.
Kereta Api Semi Cepat Laos menggunakan kereta CR200 J yang merupakan EMU dengan teknologi lawas.
Dari sisi sarana perkeretaapian lainnya, KCJB menggunakan jalur kereta cepat khusus dengan teknologi tinggi. Jalur KCJB merupakan jalur kereta yang dibangun baru dengan konsep double track.
Sementara jalur yang digunakan di proyek Kereta Api Semi Cepat Laos merupakan campuran untuk kereta api penumpang dan barang, dan hanya berupa single track line atau satu jalur.
Mengenai konstruksi proyek, infrastruktur KCJB dibangun tahan gempa hingga kekuatan 8 magnitude dan memiliki umur teknis hingga 100 tahun.
“Hal ini menunjukkan jika teknologi yang digunakan KCJB lebih terkini dan paling mutakhir. Dengan kecepatan 350 km per jam, Indonesia kini menjadi pionir kereta api cepat di Asia Tenggara,” ujar Rahadian Ratry, Corporare Secretary PT KCIC
Selain dari sisi teknologi, perbedaan mendasar pada proyek KCJB dan Kereta Api Semi Cepat Laos ada dari sisi pembiayaan.
Pada skema pembebasan lahan, biaya pembebasan lahan proyek KCJB ditanggung sepenuhnya oleh badan usaha PT KCIC.
Hal ini berbeda dengan skema pembebasan lahan yang dilakukan di proyek Kereta Api Semi Cepat Laos.
Di Laos, biaya pembebasan lahan tidak masuk dalam biaya pembangunan proyek. Pembebasan lahan dilakukan dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Laos.
Ketika harus membebaskan lahan milik swasta, Pemerintah Laos menerapkan sistem barter atau pertukaran lahan swasta dengan pemerintah.
Di sisi lain, Pemerintah Laos memberikan kebijakan lainnya untuk proyek kereta api semi cepat tersebut sehingga biaya pembangunan relatif lebih rendah.
Pada proyek KCJB, dukungan pemerintah diberikan melalui sinergi kementerian yang memberikan dukungan percepatan pembangunan dan penyelesaian proyek KCJB.
Pemberian dukungan dilakukan oleh dua kementerian koordinator dan lima kementerian dalam bentuk kemudahan perizinan, fasilitas perpajakan hingga kepastian hukum lainnya.*
*Informasi lebih lanjut
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mendepak Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari daftar proyek strategis nasional alias PSN. Bagaimana dampaknya jika proyek tersebut menjadi proyek reguler?
"Meskipun proyek tetap dilanjutkan sebagai proyek reguler, penghapusan dari PSN memiliki beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan," kata ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet kepada Tempo, dikutip Kamis, 15 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertama, dia menjelaskan, proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tidak akan mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang biasanya diberikan kepada proyek PSN. Misalnya, pembebasan lahan yang lebih mudah, perizinan yang cepat, dan insentif fiskal.
"Kedua, dengan penghapusan ini, pemerintah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyediakan pendanaan untuk proyek tersebut," tutur Yusuf.
Menurut dia, ini dapat mempersulit pendanaan proyek, terutama jika investor menjadi ragu dengan kelayakan proyek tanpa dukungan penuh dari pemerintah.
Ketiga, lanjut Yusuf, proses perizinan dan pembebasan lahan yang lebih rumit dapat memperlambat pengerjaan proyek. Ini mengakibatkan ada kemungkinan menunda proyek yang berpotensi merugikan secara waktu dan finansial.
